Kepala Badan Penelitian Aset Negara : Pertengahan tahun baru 2022 rasanya berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena mungkin tahun ini sudah masuk tahun politik,
kehangatan dan dinamika nya sudah dapat dirasakan. Kita tahu jika Di kabupaten garut ada sebanyak 42 Kecamatan, 21 kelurahan, dan 421 desa. Pada tahun 2021, jumlah penduduknya mencapai 2.514.515 jiwa dengan luas wilayah 3.074,07 km² dan sebaran penduduk 719 jiwa/km² yang akan berpartisipasi dalam pemilu serentak tahun 2024 mendatang,
Salah satu ciri negara dengan sistem demokrasi adalah adanya pengisian pejabat publik yang bersifat terbuka, baik pejabat publik karier ataupun yang dipilih. Untuk pejabat publik yang dipilih, dilakukan pemilihan secara terbuka dengan prinsip egaliter serta dengan masa jabatan tertentu. Prinsip ini membuka adanya suksesi secara periodik, sehingga tidak terbentuk pemerintahan oligarkhi dan dinasti. Suksesi secara periodik juga memungkinkan adanya mekanisme agar pemimpin politik yang dipilih memiliki karakter sesuai dengan zamannya. Setiap era kehidupan masyarakat melahirkan pemimpinnya sendiri, pemimpin masa lalu belum tentu cocok dengan pemimpin masa sekarang ataupun masa depan.
Konteks kabupaten garut di kepemimpinan H. Rudy Gunawan, S.H., M.H selama 10 tahun telah banyak menghasilkan prestasi, terbukti dengan menyaknya medapatkan WTP, namun tentu ada juga catatan evaluasinya. Dengan harapan evaluasi dan kekurangan kepemimpinan H. Rudy Gunawan, S.H., M.H ini dapat disempurnakan oleh pemimpin Garut selanjutnya, mengingat H. Rudy Gunawan, S.H., M.H sudah dua periode menjabat sebagai Bupati, tentu secara periodik harus digantikan dengan tokoh dan pemimpin baru.
Pertimbangan dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat dilihat dari berbagai faktor, yakni :
1. Kapasitas
Gambaran kemampuan diri seorang pemimpin baik intelektual maupun moral, yang dapat dilihat dari catatan rekam jejak (track record) pendidikannya, mamupun jejak sikap dan perilakunya selama ini.
2. Akseptabilitas
Gambaran tingkat keterimaan , kecocokan dan kecocokan pengikut terhadap kehadiran pemimpin
3. Kompatibilitas.
Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dari pemerintah tingkat atasnya dan mengakomodasikan kebijakan dari pemerintah tingkat bawahnya maupun tuntutan dari para pengikutnya.
Melihat dari sudut pandang ilmu pemerintahan, memilih bupati perlu memperhatikan kemampuan kompatibilitasnya. Karena bupati menyandang dua posisi, yaitu sebagai Wakil Pemerintah Provinsi (WPP) dan sebagai Kepala Daerah Otonom. Sebagai WPP bupati harus mampu mengamankan dan menyelaraskan kebijakan yang datang dari pemerintah provinsi dan pusat meskipun mungkin hal tersebut tidak sejalan dengan garis partai politik pengusungnya. Sebagai WPP bupati juga sebagai penyeimbang pembagunan pada daerah-daerah yang berada dalam wilayah kerjanya, meskipun walikota/bupati bukan berasal dari partai politik yang sama. Pada sisi yang lain, Bupati sebagai Kepala Daerah Otonom harus menunaikan janji politik yang sudah di canangkan pada saat kampanye. Dari segi pemerintahan, diperlukan bupati yang memiliki akses luas ke atas serta memiliki akar kuat kebawah. Ke semuanya tidak dapat diperoleh seketika tetapi sudah di bangun bertahum-tahun.
Dalam konteks Memilih Kepemimpinan dalam suatu pemerintahan, terdapat dua jenis model kepemimpinannya. Yaitu :
1. Kepemimpinan Organisasional dan
2. Kepemimpinan Sosial.
Berikut Ciri dari kepemimpinan organisasional :
1. Kempemimpinan ini muncul karena pimpinan pemerintah daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah memipin sebuah unit organisasi.
2. Pengikutnya merupakan bawahan yang patuh karena adanya ikatan norma-norma organisasi formal.
3. Dalam menjalankan kepemimpinannya , pimpinan organisasi formal biasanya menggunakan berbagai fasilitas manajerial seperti kewenangan, anggaran, personil dan logistik.
4. Teori yang digunakan untuk menganalisis berasal dan ilmu manajemen dan adminsistrasi publik.
Sedangkan kepemimpinan sosial memiliki ciri sebagai berikut :
1. Timbul karena seseorang memimpin masyarakat luas yang tidak dalam kedudukan sebagai bawahan. Pengikuti berposisi sebagai pendukung yang terikat pada kharisma seseorang.
2. Pada kepemimpinan sosial, kapasitas dan kualitas pribadi seorang pemimpin yang mampu menggerakan pengikutnya. Naik atau turunya dukungan akan bergerak sangat cepat, tergantung pada konsistensi perilaku pemimpin yang bersangkutan.
3. Dimensi sosial, politik, budaya dan agama lebih dominan daripada dimensi administratif.
GAMBARAN EMPIRIK GARUT
1. Mayoritas penduduk Garut beragama Islam, oleh karena itu diperlukan pemimpin yang agamis dan nasionalis.
2. Core business Kabupaten Garut adalah prindustrian, perdagangan dan pertanian (dalam arti luas). Sehingga di perlukan pemimpin Kabupaten Garut yang memahami ketiga core business tersebut.
3. Wilayah Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat berdekatan dengan Ibukota Provinsi serta berdekatan dengan Ibukota Negara, sehingga memberi pengaruh yang signifikan dalam politik, ekonomi, sosial budaya, dan agama. Diperlukan pemimpin Kabupaten Garut yang berfikir nasionalis dan memiliki akses dengan pemimpin Nasional di Jakarta, karena masalah yang terjadi di Kabupaten Garut akan dengan cepat berimbas ke Jakarta dan sebaliknya.
4. Memasuki era digital, diperlukan pemimpin Jawa Barat yang akrab dengan teknologi dan informatika dan memiliki karakter kerakyatan (bukan yang elitis), dekat dan terbuka kepada publik, terutama generasi muda yang sudah sangat terbiasa dengan teknologi, komunikasi dan informatika.
5. Sesuai dengan perkembangan zaman, diperlukan pemimpin Kabupaten Garut masa depan yang tidak hanya mengejar kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada peningkatan kebahagiaan masyarakat. Karena indikator kebahagiaan dianggap penting bagi perumusan kebijakan publik dalam rangka pembangunan Nasional. Data BPS menunjukan bahwa indeks kebahagiaan penduduk Kabupaten Garut sebesar 69,58%, berada dibawa rata-rata Nasional dengan nilai 70.69%.
Di dalam Executive Summary Word Happiness Report 2017 yang diedit oleh Hellwell, Iayard, dan Sachs, ada 7 faktor utama yang mendukung kebahagiaan, yaitu :
1. Kepedulian (caring)
2. Kebebasan (freedom)
3. Kedermawanan (generosity)
4. Kejujuran (honesty)
5. Kesehatan (health)
6. Pendapatan (income); dan
7. Tata kelola yang baik (good governance)
Demikian pandangan mengenai pemimpin garut dalam perspektif keilmuan, semoga dapat bermanfaat untuk masyarakat garut dan juga untuk Indonesia pada umumnya.
Oleh : M. Iwan Sunarya, S Sos I
Kepala Badan Penelitian Aset Negara Kabupaten Garut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar